• KETERANGAN BAWASLU SANGAT PENTING DALAM PERSIDANGAN PHPU

    Jayapura, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Keterangan Bawaslu, baik secara lisan maupun tulisan, menjadi penentu dalam persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK).  Bawaslu Papua Gelar Bimbingan Teknis Penyusunan Keterangan Tertulis dalam persiapan menghadapi Sidang PHPU Tahun 2019 bertempat di Hotel Sahid Papua, Kamis(15/03/2019). Anggota Bawaslu Provinsi Papua Anugrah Pata saat di wawancara oleh staf Humas Bawaslu Papua mengatakan
  • PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU 2019 BAWASLU PAPUA TERBANYAK DI INDONESIA

    Sentani, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bahwa Undang undang Nomor 7 tahun 2017 ttg Pemilihan Umum,  memberikan kewenangan kepada kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/kota, untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa proses pemilu, melalui mediasi dan adjudikasi. Menurut Jamaluddin Lado Rua Anggota Bawaslu Papua Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa bahwa “Provinsi Papua merupakan provinsi yang jumlah sengketanya terbanyak seluruh Indonesia.
  • BAWASLU PAPUA LAKUKAN KLARIFIKASI TERHADAP PT. ADI PERKASA

    Makassar, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu Provinsi Papua dan KPU Provinsi Papua melakukan Supervisi ke PT. Adi Perkasa Printing Makasar. Dalam Pertemuan tersebut Bawaslu meminta Klarifikasi terhadap Kekurangan 1 (satu) koli yang berisi 1.020 Surat Suara Pemilu untuk Pemilu Anggota DPR Dapil Papua kabupaten Mimika. Dari Hasil Klarifikasi tersebut, Pihak Perusahaan menyampaikan bahwa Surat Suara tersebut tidak dinyatakan hilang sebagaimana yang telah diberitakan di media

Aplikasi Pengawasan

Berita Terkini

Ditulis oleh Administrator
pada tanggal: Selasa, 10 Desember 2019 - 08:27:07 WIB

Merauke, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Komisioner Bawaslu Kabupaten Merauke Xaverius Wonmud selaku Koordinator Divisi Pengawasan, Humas dan Hubal saat diwawancara oleh Staff Humas mengenai Netralitas ASN mengatakan bahwa "sesuai aturan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, maka ASN dilarang": ASN dilarang melakukan pendekatan terhadap Partai Politik terkait rencana pengusulan dirinya atau orang lain sebagai Bakal Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; ASN dilarang memasang Spanduk/Baliho yang mempromosikan dirinya atau orang lain ... [selengkapnya]

Ditulis oleh Administrator
pada tanggal: Selasa, 12 Maret 2019 - 07:56:39 WIB

Dalam Pasal 71 UU Nomor 10/2016 disebutkan bahwa gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan wali kota/wakil wali kota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan, kecuali mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri. Pejabat juga dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon ... [selengkapnya]

Ditulis oleh Administrator
pada tanggal: Kamis, 26 Maret 2019 - 08:56:55 WIB

Jayapura, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawasu Provinsi Papua gelar Rapat Kerja Teknis Kesiapan Bimbingan Teknis Pengawas TPS, Saksi Parpol dan Pungut Hitung Tahun 2019, bertempat di Hotel Sahid Papua, Jumat (15/03/2019). Ketua Bawaslu RI saat memberikan materi menyampaikan “Persoalan adanya sengketa hasil yang terjadi di MK, berawal dari TPS jadi maka tujuan dari kegiatan ini  adalah Bawaslu Kabupaten/Kota dapat membekali ke tingkat Panwas Distrik, PPL dan PTPS” ujarnya. Anggota Bawaslu Provinsi Papua Tjipto Wibowo mengatakan tanggapan saat diwawancara ... [selengkapnya]

Ditulis oleh Administrator
pada tanggal: Senin, 05 Maret 2019 - 11:21:19 WIB

Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kampung Sereh - Sosialisasi dalam bentuk para-para bawaslu ini digelar di 2 titik yaitu Kampung Sereh dan pada hari Jumat (15/03/2019) Kampung Asei Pulau yang berada di Kabupaten Jayapura. Anggota Bawaslu RI, Fritz Edward Siregar mengatakan masyarakat adalah ujung tombak dari pengawasan seluruh tahapan Pemilu yang saat ini tengah berlangsung. Hal tersebut disampaikan saat berlangsung Sosialisasi Pengawasan Partisipatif (Para-Para Bawaslu) yang berlangsung di Kampung Sereh, Sentani Jayapura, Kamis (14/3). ‘’Masyarakat adalah ujung tombak ... [selengkapnya]

Ditulis oleh Administrator
pada tanggal: Senin, 13 Februari 2019 - 11:15:35 WIB

Jayapura, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Keterangan Bawaslu, baik secara lisan maupun tulisan, menjadi penentu dalam persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK).  Bawaslu Papua Gelar Bimbingan Teknis Penyusunan Keterangan Tertulis dalam persiapan menghadapi Sidang PHPU Tahun 2019 bertempat di Hotel Sahid Papua, Kamis(15/03/2019). Anggota Bawaslu Provinsi Papua Anugrah Pata saat di wawancara oleh staf Humas Bawaslu Papua mengatakan tujuan dari kegiatan ini adalah “Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua bisa mengetahui pola atau ... [selengkapnya]