NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)

Administrator | Selasa, 10 Desember 2019 - 08:27:07 WIB
NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)

Merauke, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Komisioner Bawaslu Kabupaten Merauke Xaverius Wonmud selaku Koordinator Divisi Pengawasan, Humas dan Hubal saat diwawancara oleh Staff Humas mengenai Netralitas ASN mengatakan bahwa "sesuai aturan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, maka ASN dilarang":

  1. ASN dilarang melakukan pendekatan terhadap Partai Politik terkait rencana pengusulan dirinya atau orang lain sebagai Bakal Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
  2. ASN dilarang memasang Spanduk/Baliho yang mempromosikan dirinya atau orang lain sebagai Bakal Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
  3. ASN dilarang mendeklarasikan dirinya sebagai Bakal Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
  4. ASN dilarang menghadiri deklarasi Bakal Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan atau tanpa menggunakan Atribut Bakal Pasangan Calon/Atribut Partai Politik;
  5. ASN dilarang mengunggah, menanggapi atau menyebarluaskan Gambar/Foto Bakal Calon/Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah melalui Median Online maupun Media Sosial;
  6. ASN dilarang melakukan Foto bersama dengan Bakal Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan mengikuti Simbol Tangan/Gerakan yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan;
  7. ASN dilarang menjadi Pembicara/Narasumber pada kegiatan pertemuan Partai Politik.

Sebagai informasi aturan terkait Netralitas para ASN terkandung dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.